Di Gugat Oleh Pemilik Sertipikat Hak Pakai Nyonya Lilisanti Hasan Minta Keadilan Ditegakan Karena Tanah Milik nya Bersertipikat Hak Milik(SHM)

KUBU RAYA-mentarikhatulistiwa.co.id-
Dari hasil sidang lapangan yang di gelar Oleh pengadilan tata usaha Negara pontianak dalam registrasi Perkara nomor: 25/g/2020/PTUN.PTK (jumat 22 Januari 2021)

Dari hasil Liputan awak media mewawancarai tergugat atas nama Nyonya Lilisanti hasan menjelaskan;
Dalam rekontruksi sidang lapangan banyak di temukan kejanggalan seperti tafal batas yang di tunjukan penggugat yang mewakili Bumi Indah Raya /Pintarso Adijanto sebelah utara adalah batas tanah miliknya tapi kenyataan nya tanah yang di tunjuk merupahkan pemungkiman penduduk asal yang sudah puluhan tahun tinggal di tanah tersebut dan memiliki sertipikat hak Milik yang syah

Selanjutnya pada tahun 2013 Nyonya Lilisanti hasan sudah mengadahkan pengembalian batas dan tanah tersebut di barau secara permanen disaksikan Oleh BPN Kabupaten kubu raya mendapatkan registrasi secara resmi dan dilindungi sesuai Hukum yang berlaku

Saat ini Nyonya Lilisanti hasan merasa ada banyak sekali kejanggalan saat dia merasa tanah hak miliknya di gugat , karena alasan yang mengugat hanya berdasarkan sertipikat hak pakai sedangkan tanah Milik nya sertipikat hak Milik

Tidak hanya itu saja dalam gugatan itu juga menjelaskan bahwa yang mengugat mengatas namakan tanah Negara Padahal tanah tersebut sudah di kuasai kurang lebih 50 tahun di kuasai Oleh Nyonya Lilisanti hasan dan terbit sertipikat Hak Miliknya nomor .40092/NIB.14.14.07.01.20745.Dengan Gambar Surat Ukur tanah nomor. 3528/Sungai Raya/2012 Luas tanah 1.225 m ,tertanggal 14 September 2012 atas nama Nyonya Lilisanti hasan

Dalam kesempatan yang lain dalam wawancara singkat awak media menemui pimpinan pengadilan tata usaha Negara menjelaskan ;
Penggugat hanya memiliki sertipikat hak pakai tahun 2001
Di perpanjang 2006/2007 dan belum ada di lakukan pengukuran dari pihak istansi terkait yaitu BPN Kabupaten kubu raya
untuk mendalami kasus tanah tersebut pihak Pengadilan Tata Usaha Negara /PTUN masih akan melaksanahkan sidang lanjutan untuk mengumpulkan data data dokumen surat surat pendukung dan pengumpul kan saksi saksi yang tahu dengan riwayat asal usul tanah tersebut yang akan di agendakan sidang selanjutnya ,jelas nya. (Kabiro kubu raya Rudi halik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: