Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Handi Menghadiri Kampanye Pasangan (PAS) Mempertanyakan Penyelesaian Tapal Batas Wilaya Sekadau-Sintang Desa Sunsong-Bungkong Baru

SEKADAU,mentarikhatulistiwa.co.id Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Handi mempertanyakan penyelesaian tapal batas wilayah antara Kabupaten Sekadau yakni Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu dengan Kabupaten Sintang, Desa Sinar Pekayau.

Hal tersebut di ungkapkan Handi saat dirinya menghadiri kampanye pasangan Aron-Subandrio di Desa Sunsong Kec Sekadau Hulu

Menurut wakil ketua DPRD kabupaten Sekadau selama lima tahun terakhir Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau tidak mengurus permasalahan tersebut.

“Ada hal-hal besar yang tidak mereka urus contoh ada sebagian batas wilayah sudah lima tahun tidak di urus,” ujarnya.

Handi mengatakan, berdasarkan informasi yang pihaknya terima, Kabupaten Sekadau kalah dalam perebutan batas wilayah tersebut dari Kabupaten Sintang.

“Informasi sudah datang ke kita, nampaknya Bungkong Baru (desa pemekaran dari dusun Bungkong, desa Sunsong) sudah kembali ke Sintang tidak mungkin lagi kembali ke Kabupaten Sekadau, karena tidak di urus selama 5 tahun,” tandasnya.

Sengketa batas wilayah desa antar kabupaten Sintang dan Sekadau yang terjadi di Desa Bungkong Baru dan Desa Sunsong memang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun.

Berbagai upaya pun telah dilakukan baik Pemkab Sekadau maupun Pemkab Sintang namun hingga saat ini belum menemukan kesepakatan.

Menanggapi pertanyaan Handi, Kabid administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau, Syahdiman, mengungkapkan masalah sengketa tersebut tetap diupayakan oleh Pemkab Sekadau.

“Untuk itu jangan ada konflik dulu lah, kita fokus ke Pemilu dulu, habis Pemilu baru kita urus, saya sering ke sana saya menenangkan masyarakat jangan sampai ada emosi,” ungkap Syahdiman, saat di temui di kantor Bupati Sekadau, Selasa (17/11)

Syahdiman menuturkan, dalam proses penyelesaian sengketa saat ini memang tertunda lantaran Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang sama-sama mengikuti tahapan Pilkada serentak tahun 2020. Sehingga proses penyelesaian sengketa bakan dilanjutkan usai pemilu berlangsung.

“Nantinya pun yang mengurus bukan kita kabupaten, itu kewenangan Provinsi dengan RI namun tetap diperhatikan.
Kemarin juga ada polres Sintang dengan timnya ke Sekadau dan tidak ada masalah untuk itu. Jangan sampai ada konflik, karena Pemerintahan pusat pasti bijak dalam memutuskannya dengan tidak merugikan Sintang ataupun Sekadau,” tegasnya.

Lebih lanjut Syahdiman menyebut saat ini baik Pemkab Sekadau dan Pemkab Sintang sedang menunggu keputusan terbaik dari pemerintah pusat dan Pemprov Kalbar.

Mengingat sebelumnya Bupati Sintang dan Bupati Sekadau juga sudah bertemu dan berdiskusi langsung dengan Gubernur Kalbar.

Terhadap kedua kades juga sudah di panggil ke Pemda Sekadau dengan maksud supaya menenangkan masyarakat agar tidak terjadi konflik.

Sementara untuk data dan administrasi, seluruhnya sudah diserahkan kepada Provinsi maupun pemerintah pusat.

“Dari dulu Pemkab Sekadau sudah memperjuangkan hal tersebut, namun karena mau pilkada maka di tahan dulu.
Pihak dewan sebenarnya sebagai partner Pemerintah harusnya menenangkan masyarakat, jangan sampai mengapi-ngapi masyarakat,” tutupnya. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: