Kubu Raya–Mentarikhatulistiwa.co.id-Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyatakan kesiapannya untuk melaporkan oknum wartawan dan LSM yang melakukan intimidasi terhadap pemerintah desa. Pernyataan ini disampaikan melalui sebuah video yang viral di media sosial, menimbulkan perdebatan di masyarakat. Sujiwo menekankan pentingnya peran wartawan dan LSM sebagai mitra pemerintah, bukan sebagai pihak yang mencari-cari kesalahan. Ia mengancam akan melaporkan oknum yang melakukan intimidasi dan meminta uang kepada pemerintah desa. Ia juga menyerukan kepada kepala desa untuk bekerja secara transparan dan bertanggung jawab. Sebagai langkah strategis, Sujiwo berencana melibatkan TNI dan Polri untuk mendukung pembangunan dan menciptakan stabilitas di tingkat desa.
Dr. Herman Hofi Munawar, pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, memberikan tanggapan berbeda. Ia menyoroti pentingnya peran pers dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dr. Herman menekankan bahwa wartawan bertindak sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, juga sebagai pengawas yang konstruktif. Ia mengingatkan bahwa sikap defensif terhadap kritik dapat menghambat perkembangan daerah. Kritik yang sehat, menurutnya, harus diterima sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.
Dr. Herman juga menyoroti pentingnya profesionalisme jurnalis, mengakui adanya oknum yang bertindak di luar etika. Namun, ia menegaskan bahwa hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk menggeneralisasi dan membatasi kebebasan pers. Ia menekankan pentingnya transparansi pemerintah dan menyarankan agar pemerintah daerah mendukung kesejahteraan wartawan independen melalui pelatihan atau beasiswa, tanpa mengorbankan netralitas jurnalistik.
Dr. Herman menyimpulkan bahwa wartawan dan LSM seharusnya dilihat sebagai mitra strategis dalam mendorong transparansi dan kemajuan daerah. Pemerintah yang bijak, menurutnya, mampu merangkul semua elemen masyarakat, termasuk pers, sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat. Pernyataan Bupati Sujiwo dan tanggapan Dr. Herman menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan akuntabilitas pemerintahan.(hen)
