Lampung,mentarikhatulistiwa.co.id_
Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan memberikan kritik yang tajam terhadap pemerintah yang dinilai saat ini terlalu longgar menghadapi kelompok intoleran dan paham Radikal.
Menurutnya negara tidak tegas dalam mencegah aksi intoleran dan pham radikal di tengah masyarakat.
Bahkan sosialisasi saja sangat minim dengan alasan efisiensi anggaran, akibatnya aksi intoleran makin menjalar di berbagai daerah.
Penyebaran ideologi radikal semakin luas, terutama melalui media sosial yang sangat efektif dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, kata Ken kepada Rilis.id Rabu (9/7/2025).
Sayangnya, menurut Ken, upaya mengendalikan konten negatif di media sosial juga dinilai masih belum maksimal, hal ini memperkuat kesan bahwa penegakan hukum masih lemah, regulasi tidak memadai dan propaganda pencegahan belum menyentuh akar permasalahan.
Akibatnya, kelompok intoleran dan radikal dapat leluasa bergerak leluasa, mereka menyebarkan ideologi, bahkan melakukan tindakan kekerasan di tengah masyarakat, jelasnya.
Ken juga menyoroti pendekatan pemerintah yang dinilai keliru, alih alih bersikap tegah, justru terlihat kecenderungan merangkul tokoh tokoh dari kelompok intoleran seperti HTI, FPI dan Salafi Wahabi demi menjaga stabilitas semu.
Presiden melalui para menteri dan staf khusus justru mendekati tokoh tokoh tersebut agar tidak gaduh, tapi langkah ini justru menciptakan kesan seolah negara berpihak terhadap kelompok mereka, kata Ken.
Bahkan sekelas menteri Budaya terlihat asyik podcast dengan tokoh HTI, bukan mendiskusikan budaya Nusantara tapi justru membahas tentang Khilafah Ottoman Turki.
Akibat, tidak heran jika akhir akhir ini banyak tindakan intoleran seperti penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah hingga pelarangan aktifitas keagamaan masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, banyak sahabat dari kalangan moderat komplain terhadap NII Crisis Center karena dinilai tidak mau menyampaikan kepada negara tentang fenomena tersebut tersebut, namun Ken Setiawan menyampaikan bukan tidak mau, tapi, sadar diri dan sadar posisi.
Jadi jangan terlalu berharap pada negara, jika berharap lebih maka kita bisa kecewa, tambahnya.
Namun Ken berharap adan ada upaya bersama yang nyata dari pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa untuk mengatasi radikalisme.
Termasuk dengan memperkuat penegakan hukum, meningkatkan edukasi, serta mengatasi akar masalah sosial yang menjadi pemicu radikalisme.
Saat ini, harapan itu masih jauh panggang dari api, tapi ia meminta masyarakat terutama yang waras jangan patah semangat, jangan diam, lakukan pencegahan dan edukasi kebhinekaan semampunya di lingkungan terdekat.
Paling tidak dengan edukasi, di lingkungan sekitar masyarakatnya bisa hidup berdampingan aman dan damai walaupun latar belakangnya berbeda beda, tutup Ken.
publisj: Red
