PONTIANAK, mentarikhatulistiwa.co.id– Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Yakobus Kumis mengapresiasi Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dan seluruh masyarakat dan pemangku kebijakan di Kalbar yang sudah satu suara menolak program transmigrasi baru di Kalimantan Barat.
Ia mendesak Kementerian Transmigrasi segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan menghapus tautan pendaftaran transmigrasi baru yang memuat Kalbar sebagai tempat tujuan, karena menyebabkan keresahan di masyarakat.
Yakobus mengatakan, dirinya telah diikut sertakan dalam rapat Komisi V DPR RI yang dipimpin Lasarus dengan Kementerian Transmigrasi.
Saat itu, ia hadir lewat sambungan telepon mempertanyakan keresahan masyarakat terhadap program transmigrasi baru tersebut.
“Dalam pertemuan itu, secara tegas dan jelas tak ada transmigrasi baru yang memindahan masyarakat dari pulau lain ke Kalimantan,” kata Yakobus Kumis.
Namun, gelombang penolakan kemudian muncul setelah adanya temuan lokasi sebaran transmigran baru yang menyasar Kalimantan Barat. Juga disertai dengan tautan pendaftaran yang masih memasukkan wilayah Kalbar sebagai tempat tujuan.
“Ini yang membuat masyarakat yang tadinya tenang, jadi beraksi,” ungkapnya.
Karena itulah, dia minta kementerian segera menindaklanjuti penolakan masyarakat Kalbar dengan menyampaikan secara terbuka bahwa tidak ada program transmigrasi baru di Kalimantan.
“Selain menyampaikan tidak ada transmigrasi baru di Kalimantan, website yang memuat pendaftaran transmigrasi harus dihapus, dan kementerian harus menyampaikan klarifikasi tertulis tidak ada transmigrasi baru,” tegas Yakobus Kumis.
Sebagai Sekjen MADN, ia tak akan membiarkan isu ini berlarut-larut. Namun mendorong agar persoalan ini segera diselesaikan.
“Sekali lagi kami minta melalui Bapak Menteri, Sekjen, dan Dirjen untuk melihat lagi website Kementerian dan segera melakukan perbaikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Glorio Sanen turut mengapresiasi langkah cepat Lasarus menjawab keresahan masyarakat. Salah satunya dengan langsung mengadakan rapat dengan Kementerian Transmigrasi ketika mendengar penolakan masyarakat.
“Dalam rapat tersebut yang dipimpin Pak Lasarus sudah mengkonfirmasi kabar tersebut, dan secara tegas, Kementerian Transmigrasi menegaskan tidak ada program pemindahan orang dari pulau ke pulau lain,” ungkap Glorio.
Tak hanya itu saja, Lasarus juga melibatkan Sekjen MADN, Yakobus Kumis hadir dalam rapat tersebut lewat sambungan telepon untuk berbicara langsung dengan Sekjen Kementerian Transmigrasi.
“Jawaban mereka sama, tidak ada pemindahan, hanya revitalisasi atau penataan. Tapi memang persoalannya di website kementerian yang masih memasukkan Kalbar sebagai daerah tujuan. Tapi berdasarkan telepon dengan Sekjen Kementerian Transmigrasi, mereka akan melakukan perbaikan terhadap website tersebut,” pungkas Glorio. (KR/ red)
