Jakarta—Mentarikhatulistiwa.co.id-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sukses menjadi tuan rumah pertemuan administrasi perpajakan tingkat dunia, Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) ke-7, yang berlangsung di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Mengusung tema Smart Taxation, Shared Prosperity — Perpajakan Cerdas, Kemakmuran Bersama, forum ini mempertemukan puluhan administrasi pajak dari berbagai negara untuk mencari solusi bersama atas tantangan perpajakan global.
Forum ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, serta perwakilan dari 38 administrasi pajak negara dan wilayah serta 30 lembaga pengamat. BRITACOF berlangsung dalam kerangka BRITACOM — mekanisme kerja sama yang dibentuk pada April 2019 di Wuzhen, Tiongkok, sebagai wadah kolaborasi di bidang perpajakan bagi negara-negara peserta Inisiatif Sabuk dan Jalan.
Dalam penyelenggaraan kali ini, empat agenda utama menjadi fokus pembahasan:
Pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan
Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak
Penguatan kapasitas kelembagaan perpajakan
Penguatan dialog dengan dunia usaha dan industri
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa kerja sama lintas negara kini menjadi kebutuhan mendesak seiring semakin banyaknya transaksi dan model bisnis yang melintasi batas negara.
“Melalui forum ini, kita saling belajar untuk memperbaiki pengelolaan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak. Harapannya, wajib pajak semakin mudah memenuhi kewajibannya dan dunia usaha mendapatkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ujar Bimo.
Salah satu sorotan utama adalah pemajakan atas ekonomi digital dan platform lintas negara, mencakup cara mengidentifikasi wajib pajak dan transaksi, pendekatan pemajakan layanan digital, hingga pertukaran data antarnegara. Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan (AI) juga dibahas secara mendalam — bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak sekaligus menuntut adaptasi cepat dari lembaga pajak di seluruh dunia.
Sebagai hasil konkret BRITACOF 2026, diluncurkan dua dokumen penting:
Tax Administration Product Portfolio (TAPP) 2.0 — kumpulan praktik terbaik administrasi perpajakan
Taxpayer Service Product Portfolio (TSPP) 2.0 — panduan praktik pelayanan kepada wajib pajak
Kedua dokumen ini dapat diadopsi dan disesuaikan oleh masing-masing negara sesuai kebutuhan dan karakteristiknya. Bagi DJP sendiri, kehadiran dalam forum ini menjadi kesempatan emas untuk belajar sekaligus memperkuat kualitas pelayanan dan kompetensi sumber daya manusia.
Mekanisme BRITACOM dirancang untuk mendorong pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan percepatan penyelesaian sengketa perpajakan — namun tetap berpegang pada prinsip menghormati kedaulatan dan hukum masing-masing negara. Tujuan ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030.
“Sebagai tuan rumah, Indonesia berharap kerja sama ini memberikan manfaat nyata. Pengalaman yang dibagikan dapat menjadi bahan untuk memperbaiki pelayanan, meningkatkan kemampuan pegawai, dan menghadapi perubahan cara masyarakat menjalankan usaha,” pungkas Bimo Wijayanto.
Dengan berakhirnya BRITACOF 2026, Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam peta perpajakan internasional — membuktikan bahwa perpajakan yang cerdas, transparan, dan saling terhubung adalah fondasi penting bagi perekonomian dunia yang lebih stabil dan sejahtera.(red)
