
JAKARTA, Mentari khatulistiwa.co.id
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tidak memberikan ruang sedikit pun bagi praktik pertambangan ilegal, penambangan emas tanpa izin (PETI), maupun jaringan peredaran narkotika.
Peringatan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran kepolisian, mulai dari tingkat Polda, Polres hingga Polsek. Tidak boleh ada anggota yang justru menjadi pelindung, pemberi informasi, fasilitator, ataupun pembeking aktivitas yang jelas-jelas melanggar hukum.
Pesannya tegas: Polisi harus memberantas kejahatan, bukan melindungi kejahatan.
Kapolri menegaskan, tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk pihak-pihak yang memberikan perlindungan kepada jaringan kejahatan. Prinsip tersebut juga berlaku bagi oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya.
Pernyataan itu disampaikan Suyudi saat melakukan kunjungan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026) lalu
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan keamanan menjadi perhatian, mulai dari aktivitas pertambangan ilegal, peredaran narkotika, hingga kejahatan transnasional yang memanfaatkan berbagai jalur penyelundupan.
Kapolri juga menyoroti perkembangan modus peredaran narkotika, termasuk penyalahgunaan rokok elektrik atau vape sebagai sarana mengedarkan narkotika cair.
Untuk memperkuat pemberantasan pertambangan ilegal, TNI dan Polri juga membentuk satuan tugas (Satgas) terpadu. Langkah tersebut diarahkan untuk menindak aktivitas pertambangan ilegal sekaligus melindungi kekayaan alam negara.
“Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kerja sama dalam pemberantasannya. Tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk pihak yang membekingi kejahatan tersebut,” tegas Suyudi.
Kapolda, Kapolres dan Kapolsek Jangan Sekadar Beretorika!
Pernyataan Kapolri tersebut tidak boleh berhenti sebagai instruksi di tingkat pusat atau sekadar menjadi slogan pemberantasan kejahatan. Seluruh pimpinan kepolisian di daerah harus menerjemahkannya menjadi tindakan nyata.
Kapolda sebagai pimpinan tertinggi kepolisian di wilayah provinsi memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan, evaluasi, dan memastikan seluruh jajarannya bekerja sesuai aturan.
Begitu pula Kapolres dan Kapolsek. Keduanya tidak boleh menutup mata terhadap aktivitas PETI, peredaran narkoba, maupun berbagai bentuk kejahatan lain yang berlangsung di wilayah hukumnya.
Jangan sampai aktivitas ilegal berlangsung secara terbuka, menggunakan alat berat, lanting tambang, mesin dompeng, maupun berbagai sarana lainnya, sementara aparat yang memiliki kewenangan justru terkesan tidak berdaya melakukan penindakan.
Jika suatu wilayah diketahui menjadi pusat aktivitas PETI, aparat harus melakukan pemetaan, mengidentifikasi pemilik modal, penanggung jawab operasional, pemasok peralatan, hingga jaringan distribusi hasil tambang ilegal.
Penindakan juga tidak boleh hanya menyasar pekerja lapangan. Aparat penegak hukum harus menelusuri aktor intelektual, pemodal, jaringan penampung hasil tambang, serta pihak-pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Hal serupa berlaku terhadap pemberantasan narkotika. Penangkapan pengedar kecil tidak boleh menjadi akhir penegakan hukum. Jaringan pemasok, bandar, jalur distribusi, aliran dana, dan pihak yang diduga melindungi bisnis haram tersebut harus diungkap.
Jangan hanya berani menangkap pelaku kecil, tetapi tidak berani menyentuh jaringan besar di belakangnya.
Jangan Ada Seragam Polisi Menjadi Tameng Kejahatan!
Persoalan yang jauh lebih serius adalah apabila terdapat oknum anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam melindungi aktivitas PETI maupun jaringan peredaran narkotika.
Dugaan pembekingan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Sebab, apabila benar terjadi, tindakan tersebut bukan hanya mencederai kepercayaan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak kehormatan institusi Polri.
Oknum yang terbukti menerima setoran, meminta uang perlindungan, membocorkan informasi operasi, menghalangi penindakan, atau menggunakan kewenangan untuk melindungi pelaku kejahatan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki pangkat, jabatan, kedekatan dengan pejabat, ataupun posisi strategis di institusi kepolisian.
Di sinilah peran Divisi Propam Polri dan Propam di setiap tingkatan harus benar-benar diuji.
Setiap laporan masyarakat mengenai dugaan keterlibatan anggota dalam aktivitas ilegal harus ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan transparan. Jika ditemukan bukti pelanggaran, proses penindakan harus berjalan tanpa pandang bulu.
Jangan sampai masyarakat justru kehilangan kepercayaan karena melihat adanya dugaan aktivitas ilegal yang berlangsung lama, tetapi tidak diikuti tindakan penegakan hukum yang jelas.
Kapolda Harus Evaluasi, Kapolres dan Kapolsek Harus Bertanggung Jawab!
Instruksi Kapolri semestinya menjadi momentum untuk membersihkan institusi kepolisian dari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.
Kapolda harus memastikan tidak ada wilayah yang menjadi tempat tumbuh suburnya PETI dan peredaran narkoba akibat lemahnya pengawasan.
Kapolres harus berani mengevaluasi kinerja satuan dan personel di wilayah hukumnya. Sementara Kapolsek tidak boleh membiarkan wilayah kecamatannya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas ilegal tanpa upaya penindakan yang terukur.
Apabila terdapat laporan masyarakat mengenai dugaan pembekingan oleh oknum anggota, jangan justru masyarakat yang dipersulit. Jangan pula pelapor diabaikan, apalagi mendapatkan tekanan karena berani menyampaikan informasi.
Aparat kepolisian harus berdiri di sisi hukum dan kepentingan masyarakat, bukan di belakang kepentingan pemodal atau kelompok yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal.
Jabatan Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek bukan sekadar kehormatan struktural, melainkan amanah dan tanggung jawab untuk memastikan hukum benar-benar ditegakkan.
Masyarakat Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Pernyataan!
Pada akhirnya, ketegasan Kapolri Suyudi Ario Seto harus dibuktikan hingga ke tingkat paling bawah.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan keras, konferensi pers, maupun operasi penertiban yang berlangsung sesaat. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, konsistensi penegakan hukum, dan keberanian membongkar jaringan kejahatan tanpa pandang bulu.
PETI merusak lingkungan dan mengancam kelestarian sumber daya alam. Sementara narkotika menghancurkan masa depan generasi dan merusak kehidupan sosial masyarakat.
Keduanya merupakan persoalan serius yang tidak boleh diberi ruang, terlebih apabila ada pihak yang diduga memanfaatkan kewenangan untuk melindunginya.
Kapolri harus memastikan instruksinya tidak berhenti di atas meja pimpinan. Pengawasan terhadap jajaran daerah harus berjalan, evaluasi harus dilakukan, dan setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti.
Ingat, seragam polisi adalah kehormatan, bukan alat untuk mencari keuntungan pribadi. Pangkat adalah tanggung jawab, bukan kekebalan hukum.
Polisi harus menjadi garda terdepan pemberantasan kejahatan, bukan justru menjadi bagian dari persoalan yang seharusnya diberantas.
Berantas PETI! Bongkar jaringan narkoba! Tindak tegas oknum pembeking! Tidak boleh ada tempat bagi pengkhianat amanah di tubuh Polri.
Frans Som*_



















