Example floating
Example floating
Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300 Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300
Uncategorized

Polri Siap Tertibkan Praktik Usaha Ilegal, Kapolri Tegaskan Penegakan Hukum dan Pengamanan Investasi

5
×

Polri Siap Tertibkan Praktik Usaha Ilegal, Kapolri Tegaskan Penegakan Hukum dan Pengamanan Investasi

Share this article

JAKARTA, Mentari Khatulistiwa.co.id
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk menertibkan berbagai praktik usaha ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus menjaga iklim usaha dan investasi agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.tutur Suyudi di Mabes Polri Rabu, (18/11/2026).

Dalam keterangannya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menekankan pentingnya langkah konkret jajaran kepolisian dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas usaha yang tidak sesuai aturan.

Penertiban tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga diarahkan untuk mencegah timbulnya kerugian negara akibat praktik bisnis yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kapolri juga menyoroti pentingnya koordinasi dan peran jajaran terkait, termasuk fungsi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, dalam melakukan langkah-langkah pengawasan serta pengawalan terhadap aktivitas perusahaan.
Menurut penegasan yang disampaikan dalam tayangan tersebut, kepastian hukum menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang sehat.
Karena itu, setiap kegiatan usaha harus berjalan berdasarkan aturan dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.

Di sisi lain, pengamanan terhadap perusahaan dan investasi yang berjalan secara legal juga menjadi perhatian. Polri diharapkan mampu menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif sehingga kegiatan investasi dapat berlangsung tanpa gangguan.

Dengan demikian, penertiban praktik usaha ilegal dan pengawalan investasi yang sah harus berjalan beriringan. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak pandang bulu.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa negara tidak boleh kalah menghadapi praktik usaha yang melanggar hukum dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat maupun keuangan negara.

Frans Som*_

Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300Example 600x600Example 600x600