
JAKARTA, Mentari Khatulistiwa.co.id
Pemerintah daerah (Pemda) diminta tidak lagi menyusun belanja secara asal-asalan. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan bahwa anggaran daerah wajib diarahkan pada program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Tomsi menyebut kebutuhan dasar warga harus menjadi acuan utama, mulai dari terbukanya lapangan kerja, tersedianya pangan dengan harga terjangkau, hingga membaiknya layanan kesehatan dan pendidikan.
Penegasan itu disampaikan Tomsi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) 2026 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rakernas mengangkat tema “Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan”.
“Saya berharap ini bisa tersosialisasikan, sehingga anggaran itu bisa fokus pada di situ,” ujarnya.
Kapasitas Fiskal Masih Lemah
Selain soal arah belanja, Tomsi menyoroti lemahnya kapasitas fiskal di sebagian besar daerah. Menurutnya, Pemda harus bekerja lebih keras menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), membenahi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan mengelola aset dengan potensi serta target yang realistis.
Ia menilai banyak BUMD belum selaras dengan karakter wilayahnya. “Dari analisa BUMD saja, masih banyak daerah yang BUMD-nya tidak sejalan dengan karakteristik. Contoh, daerah pertanian, BUMD pertaniannya tidak ada. Daerah perikanan, BUMD yang berkaitan dengan hasil laut itu tidak ada, padahal potensinya ada di sana,” katanya.
Program Tak Bermanfaat Harus Dicoret
Tomsi juga mendorong peningkatan kualitas belanja daerah lewat evaluasi program dan kegiatan yang lebih cermat. Para sekretaris daerah (Sekda) diminta memastikan setiap program memiliki tujuan jelas, alokasi yang sesuai kebutuhan, dan dampak yang terukur.
Program yang tidak memberi manfaat langsung kepada masyarakat, baik dari sisi output maupun outcome, harus dievaluasi, lalu dicoret atau diganti. Ia meminta para Sekda ikut mengawal proses tersebut.
Meski evaluasi membutuhkan waktu, Tomsi meyakini langkah itu akan mengubah orientasi belanja daerah. Belanja tak boleh lagi sekadar mengejar penyerapan anggaran, melainkan harus bertumpu pada kebutuhan pelayanan publik dengan indikator output dan outcome yang terukur.
“Dulu kita mengukurnya dari, wah, sudah berapa persen serapan anggaran. Sekarang tidak hanya soal serapan, tetapi ada output dan outcome-nya. Kemudian, mengurangi belanja yang tidak produktif, lalu mengevaluasi kinerja anggaran secara berkala,” tegasnya.
Red*_



















