Pontianak,mentarikhatulistiwa.co.id – Menghadapi Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2025, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat melaksanakan rangkaian kegiatan yang padat guna. Semua itu sebagai wujud nyata komitmen untuk memperkuat budaya integritas, meningkatkan kesadaran publik, dan menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan.
Sebelum pun puncak acara dimulai, Kejati Kalbar telah memasang spanduk Harkodia 2025 di halaman kantor, serta baliho dan videotron di sejumlah titik strategis Kota Pontianak – menjadi tanda nyata bahwa peringatan ini bukan sekadar ritual, melainkan gerakan yang terlihat dan terasa oleh masyarakat.
Puncak kegiatan diawali dengan Upacara Bendera Peringatan Harkodia 2025, dengan tema “Berantas Korupsi Untuk Kemakmuran Rakyat”, yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural, jaksa, dan pegawai Kejati Kalbar. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Dr. Emilwan Ridwan bertindak sebagai Inspektur Upacara dan membacakan Amanat Jaksa Agung RI.
Dalam amanatnya, ditegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar penegakan hukum, melainkan upaya memastikan tercapainya tujuan konstitusional untuk kemakmuran rakyat. “Korupsi adalah pengkhianatan terhadap keadilan dan perampasan hak rakyat atas pelayanan publik,” ujarnya. Kejaksaan dituntut menjadi garda terdepan yang tidak hanya menindak, tetapi juga mengembalikan aset, memulihkan kerugian negara, dan memperbaiki tata kelola.
“Akhirnya, saya mengajak seluruh insan Adhyaksa untuk memperkuat tekad – jadikan integritas dan profesionalisme sebagai pilar utama Kejaksaan,” tegas Dr. Emilwan.
Setelah upacara, acara dilanjutkan dengan Penyuluhan Hukum Antikorupsi kepada mahasiswa dan pelajar SMA/MAN di Aula Baharuddin Lopa. Sebagai wujud pencegahan sejak dini, Kajati Kalbar langsung memberikan pengantar, sementara Bidang Intelijen membahas materi seperti pengertian korupsi, dampaknya terhadap masa depan, nilai-nilai integritas, dan peran generasi muda sebagai “agent of integrity”.
Interaksi yang berlangsung menarik dan dialogis menunjukkan kepedulian generasi muda yang semakin meningkat – banyak yang menyampaikan pendapat kritis terkait praktik korupsi yang merugikan rakyat.
Pers Release Capaian Kinerja: 57 Perkara Dituntut, 73 Eksekusi Putusan – Bukti Keberpihakan kepada Rakyat
Selanjutnya, Kajati Kalbar menggelar Pers Release Capaian Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Tahun 2025 se-Wilayah Kalbar, didampingi Aspidsus, Asintel, dan Kabag TU. Ini menjadi bagian dari keterbukaan informasi publik.
Beberapa capaian yang disampaikan antara lain: 53 perkara diselidiki, 51 perkara disidikan, 57 perkara dituntut ke pengadilan, 73 eksekusi putusan, serta upaya pemulihan aset dan penyelamatan keuangan negara dari aktivitas ilegal seperti tambang tanpa izin dan manipulasi pajak.
“Capaian ini bukan hanya angka statistik, tetapi bukti nyata keberpihakan Kejaksaan kepada kepentingan masyarakat. Setiap rupiah yang dirampas harus kembali kepada negara untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Kajati. Dia juga menegaskan bahwa Kejati akan terus meningkatkan strategi, antara lain melalui penyelidikan berbasis data, optimalisasi asset recovery, dan penanganan perkara strategis yang menyentuh hajat hidup masyarakat.
Sebagai penutup, Kejati Kalbar bersama pegawai, komunitas pemuda, dan perwakilan mahasiswa/pelajar menggelar aksi kampanye antikorupsi di Bundaran Digulis – salah satu titik keramaian di Pontianak.
Kegiatan ini mencakup pembagian stiker dengan pesan moral antikorupsi, bunga sebagai simbol integritas dan damai, serta edukasi langsung kepada pengguna jalan. Respons masyarakat sangat positif – banyak pengendara yang berhenti sesaat untuk berdialog singkat dengan petugas Kejati.
Kasi Penkum Kejati Kalbar I Wayan Gedin Arianta, SH, MH, menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga edukasi, partisipasi publik, dan keteladanan aparatur.
Peringatan Harkodia 2025 ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen jajaran Adhyaksa Kalbar – menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas demi Kalimantan Barat yang maju dan bebas dari korupsi.(hen)
