Pontianak –Mentarikhatulistiwa.co.id-Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) menekankan perlunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan kualitas kinerja dengan lebih transparan terkait penerima kredit macet dan bermasalah, serta bank yang menyalurkannya. Hal ini disampaikan Burhan, Ketua Umum DPP LAKI sekaligus Ketua Koordinator Nasional Media Centre Indonesia.
Menurut Burhan, OJK seringkali tampil memamerkan berbagai kegiatan yang belum tentu memberikan manfaat nyata bagi negara. Publik berhak mengetahui jumlah uang negara yang digunakan melalui pinjaman macet oleh para pengusaha, serta identitas bank mana yang menyalurkan pinjaman bermasalah.
“Jangan hanya mampu pamer keberhasilan bank yang telah menyalurkan pinjaman. Namun publik juga ingin tahu bank mana yang menyalurkan pinjaman yang bermasalah. Ini menyangkut uang negara dan OJK menjadi bagian lembaga yang ikut bertanggungjawab melalui pengawasan dan pembinaan,” ujarnya.
Burhan juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK sebagai lembaga negara independen memiliki tugas pokok mengatur, mengawasi, dan menyidik sektor keuangan. Selain itu, OJK juga memiliki tugas dan fungsi dalam memantau bank tanpa ijin atau yang dikenal sebagai Bank Riba.
“Harapan publik juga ingin tahu bank mana yang menyalurkan kredit macet dan bank mana yang telah melanggar aturan. Ini kan perlu OJK sampaikan ke publik. Jangan OJK mampu terbuka dalam pamer kegiatan namun tertutup bagi permasalahan. Ini lembaga yang belum sukses dan berhasil dalam kinerjanya. Perlu di evaluasi,” tegasnya.
LAKI juga menyatakan akan terus memantau kinerja OJK, mengingat lembaga ini merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di sektor keuangan.(hen)
