Landak, Kalbar,mentarikhatulistiwa.co.id — Kepala Desa Sungai Segak, Moh. Syarif, S.Pd., menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang dinilainya kurang memperhatikan kebutuhan prioritas masyarakat desa. Ia menegaskan bahwa pembangunan seharusnya berangkat dari pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan riil setiap desa, bukan sekadar menjadikan daerah tertentu sebagai ikon karena letaknya yang dekat dengan pusat pemerintahan.
“Seharusnya pusat mengetahui setiap kebutuhan desa, bukan hanya menjadikan daerah yang dekat dari pusat sebagai contoh pembangunan. Desa-desa yang jauh juga punya potensi besar jika didukung dengan kebijakan yang tepat,” ujar Syarif dalam pernyataannya, Jumat (10/10).
Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa bergantung pada terpenuhinya lima fungsi utama yang menjadi dasar penggerak pemerintahan di tingkat desa, yaitu fungsi operasional, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan kebutuhan darurat. Kelima fungsi tersebut saling terhubung dan harus dijalankan secara berimbang agar pelayanan terhadap masyarakat dapat optimal.
Syarif menambahkan, tiga hingga lima fungsi tersebut akan berjalan efektif apabila aspek pembangunan menjadi prioritas utama, terutama di Desa Sungai Segak yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar. “Infrastruktur adalah kebutuhan primer. Tanpa jalan, jembatan, dan sarana umum yang memadai, sulit bagi desa untuk berkembang dan memberdayakan masyarakatnya,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan alokasi dana dan program pembangunan agar tidak hanya berfokus pada daerah yang strategis secara geografis, tetapi juga menyentuh wilayah pelosok yang memiliki kebutuhan mendesak.
“Pembangunan bukan sekadar proyek fisik, tapi komitmen untuk menciptakan keadilan bagi semua daerah,” tutup Kepala Desa Sungai Segak.
Dengan pernyataan tersebut, Syarif menegaskan posisi Desa Sungai Segak sebagai desa yang siap berkontribusi terhadap pembangunan nasional, namun tetap berharap adanya perhatian lebih terhadap kebutuhan nyata masyarakat desa.(Wk)
