MELAWI, Mentari khatulistiwa.co.id
Meluasnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Melawi, tidak hanya menuntut pengerahan personel dan peralatan pemadam, tetapi juga membutuhkan dukungan pembiayaan yang cepat, terukur dan berkelanjutan.
Di tengah meningkatnya ancaman Karhutla pada puncak musim kemarau 2026 ini, pemerintah pusat dan daerah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan untuk mendukung pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman hingga penanganan dampak bencana.
Salah satu sumber utama berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) dan cadangan anggaran bencana pemerintah pusat melalui BNPB. Pemerintah sebelumnya menyiapkan cadangan bencana sekitar Rp5 triliun untuk kebutuhan penanganan berbagai bencana pada 2026. Angka tersebut bukan merupakan anggaran khusus Karhutla, melainkan dana yang dapat digunakan sesuai kebutuhan penanggulangan bencana.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 26 Agustus 2026 menegaskan pemerintah siap menambah anggaran apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Menurutnya, BNPB saat ini memiliki alokasi sekitar Rp5 triliun dan apabila kebutuhan melebihi alokasi tersebut, pemerintah akan menambahnya sesuai pengajuan dan kebutuhan di lapangan.
Kebijakan tersebut memperkuat pernyataan pemerintah sejak awal musim Karhutla bahwa persoalan anggaran tidak boleh menjadi hambatan dalam penanganan bencana.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bahkan menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak dibatasi oleh kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah pusat membuka dukungan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Rp290,9 Miliar Jadi Sorotan
Selain DSP BNPB, perhatian juga tertuju pada anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan Karhutla sebesar Rp290,9 miliar.
Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran tersebut. Kebutuhan itu, menurut Rajiv, telah dibahas dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 18 Agustus 2026 lalu
Anggaran tersebut penting untuk memperkuat kegiatan pencegahan, patroli, pemadaman dan berbagai kebutuhan operasional penanganan Karhutla, terutama ketika kebakaran mulai meluas di sejumlah wilayah Kalimantan.
Namun,perlu ditegaskan bahwa Rp290,9 miliar tersebut tidak disebut sebagai dana yang sudah cair seluruhnya, melainkan anggaran yang tengah didorong untuk segera direalisasikan.
Di sisi lain APBD Menjadi Benteng Daerah
Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap memiliki tanggung jawab menyiapkan sumber daya, sarana-prasarana dan pembiayaan sesuai kewenangannya.
Kabupaten Melawi sendiri telah mengaktifkan koordinasi lintas sektoral. Pemkab Melawi menggelar Rakor Penanggulangan Bencana Asap akibat Karhutla pada 18 Agustus 2026 setelah terjadi peningkatan hotspot dan meluasnya kebakaran di sejumlah kecamatan.
Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, Damkar, Manggala Agni, KPH, Tagana, PMI, Masyarakat Peduli Api dan unsur terkait lainnya dilibatkan dalam satu pola penanganan terpadu.
Dengan demikian, APBD menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung kesiapsiagaan daerah, termasuk operasional BPBD, pemadam kebakaran, dukungan logistik, patroli, sarana pemadaman serta kegiatan pencegahan di wilayah rawan.
Selain itu,
Penanganan Karhutla juga tidak berhenti pada level kabupaten dan provinsi. Desa menjadi garda terdepan karena sebagian besar titik kebakaran berada dekat dengan permukiman dan kawasan aktivitas masyarakat.
Karena itu, dukungan terhadap desa, termasuk penggunaan anggaran desa sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan seperti pembentukan atau penguatan Masyarakat Peduli Api, patroli lingkungan, deteksi dini serta edukasi kepada masyarakat.
Pemkab Melawi bahkan telah meminta para camat meneruskan arahan kepada kepala desa agar membentuk Tim Masyarakat Peduli Api di wilayah masing-masing.
Bukan Sekadar Memadamkan Api
Persoalan pembiayaan Karhutla 2026 menunjukkan adanya perubahan orientasi. Pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan anggaran ketika api sudah membesar.
Pencegahan, deteksi dini, patroli, pembasahan lahan gambut, pengelolaan kanal, kesiapan sumber air, edukasi masyarakat dan penindakan terhadap pembakaran ilegal menjadi bagian penting dari strategi.
Kepala BNPB Suharyanto menekankan pentingnya operasi terpadu melalui satgas darat dan udara, sementara pemerintah juga memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah prioritas.
Di Kabupaten Melawi, ancaman tersebut semakin nyata. Berdasarkan paparan KPH Melawi dalam rakor lintas sektoral, tercatat 2.596 hotspot pada periode 1 Januari hingga 17 Agustus 2026 berdasarkan data SIPONGI dari sejumlah satelit pemantauan. Lonjakan terjadi pada periode 1–17 Agustus.
Situasi tersebut membuat pengerahan kekuatan lintas sektor semakin masif.
Polres Melawi menyiagakan personel bersama TNI, BPBD, Satpol PP, Damkar, Manggala Agni dan unsur lainnya. Bahkan pada 26 Agustus 2026, satu peleton Brimob Polri sebanyak 30 personel tiba di Mako Polres Melawi untuk memperkuat penanganan Karhutla.
Sehari kemudian, Polres Melawi kembali menggelar Apel Gelar Pasukan dan Sarana Prasarana Operasi Kepolisian Kontingensi Aman Nusa II “Karhutla Kapuas-2026”, dengan melibatkan unsur TNI, BPBD, pemerintah daerah, Tagana dan instansi terkait.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan Karhutla di Melawi tidak lagi bisa dilakukan secara sektoral. Kekuatan pemerintah daerah, TNI-Polri, pemadam kebakaran, Manggala Agni, perusahaan, relawan dan masyarakat harus bergerak dalam satu komando koordinasi.
Dari Anggaran hingga Pengawasan
Besarnya dukungan anggaran juga harus diikuti dengan transparansi dan pengawasan. Setiap rupiah yang digunakan untuk penanggulangan Karhutla harus benar-benar sampai pada kebutuhan operasional di lapangan.
Sebab, tantangan Karhutla bukan hanya bagaimana mendapatkan anggaran, tetapi bagaimana memastikan anggaran tersebut cepat digunakan, tepat sasaran dan mampu mencegah api kembali muncul.
Dengan ancaman Karhutla yang diperkirakan masih tinggi hingga September, kebutuhan terhadap koordinasi, personel, peralatan, sumber air dan pembiayaan akan terus meningkat.
Kini, pertaruhannya bukan semata-mata berapa besar dana yang disiapkan pemerintah, tetapi seberapa cepat seluruh sumber daya tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata sebelum api semakin meluas.
Red*_
