Jakarta–Mentarikhatulistiwa.co.id-Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Burhanudin Abdullah, S.H., menilai pernyataan yang disampaikan pengacara kondang Hotman Paris di hadapan insan pers telah menciptakan kegaduhan yang tidak perlu di ruang publik. Sebagai praktisi hukum yang memiliki pengaruh luas, ia menekankan agar tokoh hukum lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, terutama ketika berbicara di hadapan media massa.
Dalam keterangan pers yang disampaikan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta pada Selasa (21/7), Burhanudin menegaskan setiap pernyataan yang berkaitan dengan ranah hukum dan disampaikan kepada masyarakat luas harus berlandaskan pada norma hukum, etika profesi, serta nilai moral yang berlaku. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan yang meresap ke lapisan masyarakat.
“Seorang ahli hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga tutur kata dan menggunakan bahasa yang santun serta beradab. Setiap pernyataan yang disampaikan seharusnya menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, bukan justru menjadi pemicu perselisihan dan polemik yang tidak berkesudahan,” ujar Burhanudin.
Salah satu poin yang disoroti tajam adalah ucapan Hotman Paris yang menyebut para wartawan dengan kalimat yang merendahkan, yaitu “tidak punya otak”. Menurut Burhanudin, ungkapan tersebut sangat tidak pantas disampaikan kepada profesi yang memegang peran vital dalam menjaga roda demokrasi negara.
“Wartawan adalah salah satu pilar utama demokrasi. Mereka bekerja mencari, memverifikasi, mengolah, dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat. Profesi ini patut dihormati setinggi-tingginya, bukan direndahkan atau dihina dengan ucapan yang tidak beretika,” tegasnya.
Terkait langkah sejumlah wartawan yang telah melaporkan pernyataan tersebut ke pihak kepolisian, LAKI secara tegas memberikan dukungan penuh. Burhanudin menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang jabatan, profesi, maupun popularitas yang dimiliki.
“Kami mendukung sepenuhnya agar laporan ini diproses secara objektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum bagi semua pihak, sekaligus menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu,” jelasnya.
Selain persoalan ucapan terhadap wartawan, Burhanudin juga menanggapi pernyataan Hotman Paris yang mengaitkan pemeriksaan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung oleh Polri dengan dugaan intervensi Presiden. Ia menegaskan mekanisme penegakan hukum harus berjalan sesuai aturan dan tidak dicampuradukkan dengan isu politik yang tidak berdasar.
Ia pun memuji pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa Presiden tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum apa pun, dan menyerahkan sepenuhnya kewenangan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum sesuai bidang tugasnya masing-masing.
“Prinsip dasar negara hukum mengharuskan setiap proses penegakan hukum berjalan secara independen, profesional, dan bebas dari campur tangan pihak mana pun, tanpa terkecuali,” tambahnya.
Di akhir pernyataan, LAKI meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menuntaskan penanganan perkara ini dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Langkah ini dinilai penting untuk meredam kegaduhan yang sedang berkembang sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
“Penanganan yang baik dan benar akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, serta memulihkan kepercayaan publik bahwa hukum berjalan adil untuk siapa saja,” pungkas Burhanudin.
Apakah Anda ingin saya menyesuaikan gaya penulisan ini untuk media tertentu (seperti surat kabar cetak, portal berita daring, atau siaran pers resmi(hen)
