Melawi, Mentari khatulistiwa.co.id
Ancaman Pencopotan Kapolda-Pangdam Kembali Mengemuka, Melawi Jadi Titik Panas Karhutla Kalbar
Ancaman pencopotan pejabat TNI-Polri yang gagal menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali ditegaskan pemerintah pusat, tepat di tengah memburuknya situasi karhutla di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, yang kini menjadi salah satu wilayah paling terdampak di provinsi tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan, kebijakan mencopot Kapolda hingga Pangdam yang gagal mengendalikan karhutla di wilayahnya masih berlaku penuh hingga saat ini. Kebijakan itu merupakan warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang pertama kali diberlakukan pada 2015 dan ditegaskan kembali pada 2019.
“Masih berlaku,” tegas Djamari saat ditemui di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Djamari mengaku secara konsisten menyampaikan peringatan tersebut setiap kali berkunjung ke daerah rawan karhutla. Ia menegaskan, keberhasilan seorang pejabat mengendalikan titik api di wilayahnya akan menjadi indikator langsung bagi kelanjutan kariernya.
“Saya tekankan itu. ‘Keberhasilan Anda mengendalikan (karhutla) tadi adalah bagaimana karier Anda ke depan’,” ungkap Djamari.
Menurutnya, ancaman ini bukan hanya berlaku bagi Kapolda dan Pangdam, tetapi berjenjang hingga ke Danrem, Kapolres, bahkan jajaran di tingkat Kapolsek yang bertanggung jawab atas wilayah hukum masing-masing. Standar evaluasi yang digunakan pun sederhana: seberapa efektif aparat di lapangan mampu menekan dan memadamkan titik api sebelum meluas.
Pernyataan Djamari menggemakan kembali instruksi tegas Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla 2019 di Istana Negara. “Aturan main kita tetap masih sama. Saya ingatkan Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres. Aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku,” kata Jokowi kala itu, sembari mengungkap bahwa ia pernah langsung menghubungi Panglima TNI dan Kapolri untuk meminta pencopotan pejabat yang dinilai tak mampu mengatasi kebakaran di wilayahnya.
Respons Istana:
Belum Sampai ke Tahap Itu
Meski pernyataan Menko Polkam terdengar tegas, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons lebih hati-hati. Ia mengatakan pemerintah belum membahas secara konkret kemungkinan pencopotan pejabat seperti Kapolda, Kapolres, maupun Pangdam. Fokus utama saat ini, kata Prasetyo, tetap pada penanganan dan pemadaman karhutla di lapangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ya pertama tentu kita belum sampai ke sana ya. Karena yang paling penting petunjuk Bapak Presiden, satu, segera untuk kita bisa atasi mengenai karhutla itu,” ujar Prasetyo di halaman Istana Merdeka, Selasa (11/8/2026).
Melawi: Titik Terpanas di Kalbar
Di lapangan, pernyataan tegas dari pusat itu berbenturan langsung dengan kenyataan pahit di Kabupaten Melawi, yang kini menjadi salah satu wilayah dengan tingkat keparahan karhutla tertinggi di Kalimantan Barat.
Berdasarkan rekapitulasi BPBD Kabupaten Melawi, sejak Januari hingga 9 Agustus 2026, total luas lahan yang terbakar di kabupaten ini telah mencapai 857,85 hektare,sebuah lonjakan tajam memasuki periode Juli-Agustus yang bertepatan dengan puncak musim kemarau. Sedikitnya delapan desa tercatat terdampak, di antaranya Nusa Kenyikap dan Batu Ampar (Kecamatan Belimbing), Tebing Karangan dan Nanga Kayan (Kecamatan Nanga Pinoh), Pelempai Jaya (Kecamatan Ella Hilir), Pelinggang (Kecamatan Pinoh Selatan), Kebebu (Kecamatan Nanga Pinoh), serta Bloyang (Kecamatan Belimbing Hulu).
Desa Nusa Kenyikap, Kecamatan Belimbing, menjadi lokasi dengan dampak paling luas — diperkirakan mendekati 1.000 hektare, termasuk area program Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) seluas sekitar 125 hektare yang ikut hangus.
Yang membuat situasi semakin sulit, api di sejumlah titik yang sempat berhasil dipadamkan kembali menyala akibat embusan angin kencang. Personel gabungan dari Polres Melawi, BPBD Kabupaten Melawi, dan Manggala Agni Daops Kalimantan XI/Sintang-Pondok Kerja Melawi harus kembali diterjunkan untuk memadamkan api yang merambat cepat ke arah permukiman, kawasan hutan, dan lahan perkebunan warga.
Kasubsi PIDM Humas Polres Melawi, Aiptu Samsi, mengungkapkan tantangan utama di lapangan bukan hanya angin kencang, tetapi juga kondisi topografi yang curam dan bergelombang, yang menyulitkan mobilisasi personel dan peralatan pemadam menuju titik api.
Kepala BPBD Kabupaten Melawi, Dr. Daniel, melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD, Rahmad Mauludin, menyebut kondisi saat ini cukup mengkhawatirkan karena masih banyak titik api aktif, terutama di kawasan perkebunan, semak belukar, hutan, dan lahan gambut. Ia bahkan menyampaikan bahwa BPBD Melawi membutuhkan dukungan tambahan berupa operasi water bombing dari Satgas Udara untuk menjangkau titik-titik api yang sulit diakses lewat jalur darat.
Langkah Antisipasi Pemkab Melawi
Merespons eskalasi ini, Pemerintah Kabupaten Melawi menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Sabtu (8/8/2026) di Nanga Pinoh, melibatkan unsur TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, hingga perangkat daerah lainnya. Sekretaris Daerah Melawi, Paulus, menegaskan penanganan karhutla tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja mengingat luasnya wilayah kabupaten yang menjadi tantangan tersendiri bagi tim di lapangan.
Konteks Provinsi:
Kalbar Waspada Puncak Kerawanan
Secara keseluruhan, karhutla di Kalimantan Barat sepanjang 2026 menunjukkan lonjakan drastis. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar, Adi Yani, mencatat luas lahan terbakar hingga akhir Juni 2026 telah mencapai 28.680,47 hektare — melonjak sekitar 58 kali lipat dibanding periode yang sama tahun 2025, dan telah melampaui total luas karhutla sepanjang tahun 2025.
Wilayah yang mengalami hari tanpa hujan lebih dari 30 hari berturut-turut turut mencakup Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, dan Melawi — kondisi yang menurut Adi Yani membuat vegetasi dan bahan bakar permukaan lahan kian rentan terbakar. BNPB sendiri telah mengingatkan bahwa Agustus diprediksi menjadi puncak kerawanan karhutla di Kalbar.
Di tengah tekanan itulah, ultimatum karier dari Menko Polkam kepada jajaran Kapolda, Pangdam, Danrem, Kapolres, hingga Kapolsek menjadi semakin relevan — sekaligus menjadi ujian nyata bagi aparat di Melawi dan daerah rawan lainnya untuk membuktikan efektivitas penanganan di lapangan sebelum kemarau mencapai puncaknya.
Red*_
