SANGGAU, mentarikhatulistiwa.co.id — Hingga akhir Semester I 2026, serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sanggau baru sekitar 6 persen.
Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau, Aris Sudarsono, mengatakan rendahnya serapan disebabkan sebagian besar pekerjaan konstruksi belum memasuki tahap pelaksanaan dan pembayaran.
“Serapan anggaran kita masih sangat sedikit, sekitar enam persen. Tentunya untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu belum ada. Hanya ada beberapa paket. Sebagian besar belum ada serapan, bahkan uang muka juga belum karena kontrak juga belum,” kata Aris belum lama ini.
Menurutnya, kenaikan harga sejumlah kebutuhan konstruksi turut menghambat pelaksanaan kegiatan. Kondisi itu berdampak pada penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan proses lelang yang terlambat.
“Akibatnya waktu pelaksanaan fisik juga mundur. Akhirnya waktu pembayaran ikut mundur,” jelasnya.
Aris juga menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang menjadi salah satu komponen biaya pekerjaan konstruksi pemerintah.
Ia menjelaskan, kontraktor proyek pemerintah tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan setidaknya harus memakai BBM nonsubsidi, seperti Pertamax.
“Sementara harga Pertamax naik cukup signifikan. Bahkan sampai Rp16 ribu lebih. Ini akan memengaruhi sekitar 10 sampai 20 persen pekerjaan,” ujarnya.
Kenaikan harga tersebut berpotensi mengurangi volume pekerjaan. Penyesuaian dapat dilakukan dengan mengurangi panjang pekerjaan jalan atau bagian pelengkap pada pekerjaan gedung.
“Akibat kenaikan harga barang, terutama BBM tersebut, akan ada pengurangan volume pekerjaan,” katanya.
Namun, Aris menegaskan penyesuaian volume tidak akan mengurangi kualitas pekerjaan.
“Kalau bangunan gedung, akan ada beberapa bangunan pelengkap yang mungkin dikurangi. Tapi kita membuat supaya perencanaan itu menghasilkan kualitas pekerjaan sama, mutunya sama dan tetap fungsional,” tegasnya.
Rendahnya serapan anggaran menjadi perhatian karena pelaksanaan pekerjaan fisik harus menyesuaikan waktu yang tersisa pada tahun anggaran berjalan. Pemerintah daerah diharapkan memastikan proses kontrak, lelang, dan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan agar kegiatan yang dianggarkan dapat direalisasikan secara optimal.
(red)
