JAKARTA, Mentari khatulistiwa.co.id
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan arah kepemimpinannya di tubuh Polri akan dititikberatkan pada pembenahan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan Suyudi setelah resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Suyudi menyatakan langkah awal kepemimpinannya akan dimulai dengan konsolidasi internal dan pemetaan berbagai persoalan di tubuh Polri.
Menurutnya, program yang masih relevan dan berjalan baik akan dilanjutkan, sedangkan hal-hal yang masih membutuhkan perbaikan akan dibenahi.
“Kami akan mencoba belanja masalah dan juga akan melakukan langkah-langkah yang kami anggap penting, menjadi prioritas kami,” ujar Suyudi.
Ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti pada prosedur administratif. Polisi harus hadir di tengah masyarakat dan memberikan jawaban secara cepat terhadap persoalan keamanan dan ketertiban.
“Sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat, harus berada di tengah-tengah masyarakat dan juga memberikan jawaban kepada masyarakat secara cepat,” tegasnya.
Hapus Budaya “No Viral, No Justice”
Sebelumnya, dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Suyudi secara khusus menyoroti fenomena “no viral, no justice” atau anggapan bahwa perkara baru mendapat perhatian setelah menjadi viral.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai salah satu persoalan yang harus dibenahi dalam tubuh Polri.
Suyudi menekankan, masyarakat yang membuat laporan harus memperoleh kepastian mengenai perkembangan perkara tanpa harus mencari akses informal kepada penyidik.
Pesan itu menunjukkan bahwa ukuran pelayanan kepolisian tidak semestinya ditentukan oleh seberapa besar sebuah kasus mendapat sorotan media sosial.
Hukum harus bekerja sebelum perkara menjadi viral, bukan setelah masyarakat ramai-ramai menekan melalui ruang publik.
Penegakan Hukum Harus Adil
Suyudi juga menempatkan penegakan hukum yang adil sebagai salah satu prioritas utama.
Ia membawa gagasan “Polisi Bersama Masyarakat”, dengan penekanan bahwa polisi harus hadir untuk memberikan perlindungan, pelayanan dan kepastian hukum.
Dalam pernyataannya, Suyudi menggambarkan polisi yang ideal bukan sebagai institusi yang membuat masyarakat takut, melainkan sebagai tempat masyarakat memperoleh perlindungan ketika menghadapi persoalan.
“Polri yang kuat bukan karena ditakuti, melainkan karena dipercaya,” kata Suyudi.
Narkoba, Penyelundupan hingga Judi Online Jadi Sorotan
Di sisi lain, Suyudi menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Presiden Prabowo, antara lain pemberantasan narkotika, penyelundupan, judi daring, serta berbagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat.
Ia memastikan persoalan tersebut menjadi bagian dari perhatian Polri dalam menjalankan tugas ke depan.
Dengan demikian, pergantian pucuk pimpinan Polri bukan sekadar perubahan nama di kursi Kapolri. Pernyataan Suyudi membawa sejumlah pekerjaan rumah yang harus diterjemahkan sampai ke jajaran kewilayahan.
Mulai dari Mabes Polri hingga tingkat Polsek, pesan utamanya jelas: pelayanan harus cepat, hukum harus adil, polisi harus dekat dengan masyarakat, dan laporan masyarakat tidak boleh bergantung pada viral atau tidaknya sebuah perkara.
Kini tantangannya adalah bagaimana komitmen tersebut diterapkan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum di lapangan.
(Frans Som)
