Example floating
Example floating
Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300 Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300
Uncategorized

APBD Melawi 2027 Mulai Dibahas, Pemerintah Beri Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD

3
×

APBD Melawi 2027 Mulai Dibahas, Pemerintah Beri Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD

Share this article

MELAWI,Mentari Khatulistiwa.co.id
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027 terus berlanjut. Pemerintah Kabupaten Melawi secara resmi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (4/11/2026).

Rapat paripurna tersebut berlangsung di Rumah Adat Melayu Kabupaten Melawi dan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan rancangan APBD 2027 antara pihak eksekutif dan legislatif.

Penyampaian jawaban pemerintah merupakan bentuk tanggapan terhadap berbagai pandangan, masukan, kritik, serta saran yang sebelumnya disampaikan masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Melawi.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah memiliki kesempatan memberikan penjelasan sekaligus klarifikasi terhadap sejumlah hal yang menjadi perhatian para wakil rakyat dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah.

Pembahasan APBD 2027 tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga merupakan momentum penting untuk menentukan arah kebijakan pembangunan dan prioritas penggunaan keuangan daerah pada tahun mendatang.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD perlu diwujudkan melalui pembahasan yang terbuka, konstruktif, serta mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

Di sisi lain, proses pembahasan anggaran juga membutuhkan pengawasan dan kecermatan agar setiap alokasi belanja daerah memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terukur, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Harapannya, APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027 tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Melawi.

Dengan demikian, komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif harus dibuktikan melalui kebijakan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Red*_

Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Example 1000x300Example 1000x300Example 1000x300Example 600x600Example 600x600