JAKARTA,mentarikhatulistiwa.ci.id – Peta politik nasional kembali mengalami perubahan besar. Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Surat pengunduran diri tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026), sebelum diserahkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI).
Keputusan tersebut menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah dinamika politik nasional dan polemik terkait persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi sorotan setelah muncul putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prabowo Terima Langsung Surat Pengunduran Diri
Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi telah menerima surat pernyataan berhenti Gibran pada pukul 10.15 WIB di Istana Merdeka.
Prabowo menyatakan menerima dan menghormati keputusan tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan.
Menurut keterangan Presiden, keputusan Gibran diambil setelah melalui konsultasi dalam beberapa hari terakhir.
Sementara itu, Gibran kemudian mendatangi kompleks parlemen untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR RI.
Ahmad Muzani Bacakan Isi Surat Pengunduran Diri
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan isi surat yang diserahkan Gibran kepada pimpinan lembaga tersebut.
Dalam suratnya, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.
Keputusan itu disebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Muzani menjelaskan bahwa surat tersebut tidak mencantumkan alasan khusus pengunduran diri.
MPR Siapkan Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres
Setelah menerima surat tersebut, MPR mulai menyiapkan mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ketua MPR menyampaikan bahwa proses selanjutnya akan melibatkan rapat gabungan MPR dan DPD, termasuk pembahasan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang baru.
Berdasarkan ketentuan konstitusi, Presiden nantinya mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR.
Proses pengisian jabatan tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Polemik Persyaratan Pendidikan Ikut Menjadi Sorotan
Pengunduran diri Gibran berlangsung setelah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Wakil Presiden kembali mencuat.
Sejumlah putusan hukum terkait persoalan tersebut memicu dinamika politik di parlemen. Bahkan, sebelumnya muncul usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi.
Namun, Gibran dalam surat pengunduran dirinya tidak menyebutkan secara khusus polemik tersebut sebagai alasan resmi keputusan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
Babak Baru Politik Nasional
Pengunduran diri Gibran menjadi peristiwa penting dalam perjalanan pemerintahan periode 2024–2029. Untuk pertama kalinya sejak era Reformasi, Indonesia menghadapi pengunduran diri seorang Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah konstitusional MPR dan Presiden dalam menentukan sosok pengganti Wakil Presiden.
Perkembangan ini sekaligus menjadi ujian bagi tata kelola ketatanegaraan Indonesia dalam memastikan proses transisi jabatan berlangsung sesuai konstitusi.
Publik menanti kelanjutan proses politik dan konstitusional ini. Satu hal yang pasti, pengunduran diri Gibran telah membuka babak baru dalam dinamika pemerintahan dan politik nasional.
Redaksi akan terus memantau perkembangan proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
(Wal)
