Pontianak –Mentarikhatulistiwa.co.id-Isu penyerobotan fasilitas umum di lingkungan Jalan M. Sohor menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa lahan yang seharusnya dimanfaatkan bersama warga justru dikuasai sepenuhnya oleh usaha kuliner ternama, Bebek Boedjang. Selain masalah bau limbah yang sempat viral beberapa waktu lalu, kini muncul persoalan baru yang memicu kecaman: aset publik dijadikan area operasional komersial diduga tanpa izin.Selasa(9/06/26)
Publik meminta Walikota Pontianak dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan mendalam. Yang paling ditekankan adalah penegakan aturan yang adil tanpa pandang bulu, meskipun yang bersangkutan merupakan pelaku usaha besar.
Sudah Ditegur Sejak Awal Pembangunan
Menurut keterangan Ketua RT 01/04,Bapak Taufik, pelanggaran ini bukanlah hal yang baru. Ia mengaku sudah memberikan peringatan tegas sejak tahap awal pembangunan bangunan tambahan di lokasi tersebut.
“Sejak pondasi mulai dipasang, saya sudah tegur secara jelas: ‘Ini adalah fasilitas umum, bukan milik pribadi. Tidak boleh diklaim sebagai lahan usaha atau tempat parkir eksklusif.’ Namun peringatan itu seolah tidak didengar dan diabaikan begitu saja,” ungkap Taufik saat ditemui di kediamannya.
Hingga saat ini, lahan yang seharusnya menjadi akses atau ruang terbuka bagi warga itu masih digunakan secara penuh untuk kepentingan usaha. Berdasarkan pantauan awak media, area tersebut kini difungsikan sebagai tempat parkir kendaraan, mulai dari mobil box pengangkut barang hingga sepeda motor yang dilengkapi keranjang besar. Lebih dari itu, tempat itu juga dijadikan titik bongkar muat pasokan bahan baku dan pusat distribusi barang ke sejumlah cabang usaha. Akibatnya, ruang publik yang seharusnya bebas dilalui warga terasa tertutup dan dikuasai sepenuhnya.
Masalah Limbah dan Penyerobotan Jadi Satu Sorotan
Sebelum isu penguasaan lahan ini mencuat, nama Bebek Boedjang sempat menjadi perbincangan hangat di media massa dan media sosial karena keluhan warga terkait bau limbah yang sangat menyengat dan mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Kini, dengan terungkapnya dugaan penyerobotan fasilitas umum, kekhawatiran warga semakin bertambah.
Publik menilai jika pelanggaran ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan menjadi preseden buruk di mana pelaku usaha besar bisa seenaknya mengambil alih aset milik negara dan masyarakat.
Pihak Manajemen Tolak Tanggapi Secara Langsung
Awak media telah berupaya meminta tanggapan dari pihak manajemen Bebek Boedjang melalui telepon dan pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak yang bersangkutan hanya memberikan jawaban singkat: “Saya tidak mau menanggapi secara personal. Jika memang ada tanggapan, kami sampaikan dalam bentuk surat resmi.”
Hingga kini belum ada surat penjelasan resmi yang diterima terkait status penggunaan lahan tersebut.
Warga Minta Penegakan Hukum Tanpa Pilih Kasih
Berbagai elemen masyarakat berharap aparat pemerintah daerah tidak menunda-nunda penanganan kasus ini. Mereka menuntut agar dilakukan pengecekan status lahan, kelengkapan izin penggunaan, serta tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jangan sampai ada perlakuan istimewa hanya karena ini usaha besar. Fasilitas umum adalah milik kita semua. Jika dilanggar, harus ada tindakan tegas agar tidak ada yang berani meniru di kemudian hari,” tegas salah satu warga setempat.
Sampai berita ini diterbitkan, warga dan publik masih menunggu langkah nyata dari Pemerintah Kota Pontianak dan Satpol PP untuk memastikan aset publik kembali berfungsi sebagaimana mestinya dan penegakan hukum berjalan secara adil.(hen)
