Pontianak,–Mentarikhatulistiwa.co.id-Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menggelar konferensi pers di Aula Bahruddin Lopa lantai 4, sebagai bentuk keterbukaan publik mengenai perkembangan penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan bauksit di wilayah setempat. Dalam kesempatan tersebut, Kejati Kalbar mengumumkan keberhasilan menyelamatkan aset negara yang nilainya mencapai Rp 115 miliar.
Konferensi pers ini dipimpin oleh Asisten Tindak Pidana Khusus, Siju, S.H., M.H., yang didampingi oleh pejabat struktural di lingkungan Kejati Kalbar. Ia menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait praktik pertambangan bauksit yang diduga menyimpang dalam rentang tahun 2017 hingga 2023.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar telah menerbitkan surat perintah penyelidikan pada awal tahun ini, tepatnya pada 2 Januari 2026 dengan nomor 01/O.1/Fd.1/01/2026. Hasil penyelidikan menemukan indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga proses dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Dalam proses penyidikan tersebut, tim menemukan fakta bahwa terdapat badan usaha di bidang pertambangan yang memiliki kewajiban membayar jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter sejak tahun 2019 hingga 2022, namun hingga batas waktu yang ditentukan belum merealisasikannya.
Berkat penanganan yang dilakukan tim penyidik, akhirnya perusahaan tersebut bersedia menitipkan dana jaminan yang berjumlah besar ke pihak Kejaksaan Tinggi Kalbar. “Jumlahnya mencapai Rp 115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah), yang nantinya akan disetorkan langsung ke Kas Negara,” tegas Siju.
Keberhasilan ini merupakan bukti nyata komitmen pihak kejaksaan dalam menegakkan hukum tidak hanya berfokus pada penjatuhan hukuman, tetapi juga berupaya memulihkan kerugian negara demi kepentingan masyarakat luas.
Pihak Kejati Kalbar menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus ini masih berlangsung dan akan terus berjalan dengan mengutamakan prinsip profesionalitas serta kehati-hatian. Perkembangan selanjutnya akan terus disampaikan kepada publik sebagai wujud tanggung jawab dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.(hen)
